Jakarta - KPK menyatakan Gubernur Papua Lukas Enembe memang hadir dalam rapat koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi pada Jumat (1/2) malam. Rapat itu, disebut KPK, seolah dikait dengan penganiayaan penyelidik KPK. Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menjelaskan kalau rapat yang dihadiri Lukas itu diawali dengan rapat tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada Kamis (31/1). Rapat yang digelar di gedung KPK itu dihadiri sejumlah instansi mulai dari Kementerian, hingga Pemprov Papua. "Hadir dari Pemprov Papua Sekda, Asisten II, Inspektur, Kadis Perkebunan, Kadis Kelautan Perikanan, Plt Kadis ESDM, dan sejumlah pejabat atau pegawai terkait," kata Febri dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (11/2/2019). Baca juga: Pengacara: Pimpinan KPK Jangan Rusak Pencitraan Gubernur Papua Febri mengatakan, karena rombongan dari Pemprov Papua saat itu dinilai lengkap, maka diminta agar dilakukan pertemuan dengan personel Korwil VIII yang baru. Pertemuan yang masih dilakukan di Gedung KPK itu ditujukan agar terjadi efektifitas penyelenggaraan kegiatan korsupgah KPK di Papua pada 2019. Pertemuan itu disebut berlangsung sekitar setengah jam. Hasilnya, dipandang perlu ada hal yang harus dibahas langsung dengan Lukas yang menjabat untuk periode kedua. "Hal penting tersebut antara lain rencana perombakan pejabat di Pemprov Papua yang sedang disiapkan agar dipastikan dipilihnya orang-orang yang berintegritas dan berkompeten dan bagaimana lebih mengefektifkan program Korsupgah di Pemprov Papua," ujar Febri. Baca juga: Pengacara Bantah Penganiayaan 2 Pegawai KPK, Polisi Tegaskan Profesional Saat itu, menurut Febri, Sekda Papua menyatakan kalau Lukas sedang ada di Jakarta. Akhirnya pada Jumat (1/2) malam, Lukas Enembe hadir di KPK Adapun yang dibahas dalam pertemuan itu ialah program Korsupgah seperti pengelolaan APBD, PBJ, PTSP, Penguatan APIP, manajemen ASN, LHKPN, optimalisasi penerimaan daerah. Pertemuan itu, disebut Febri dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Deputi Bidang Pencegahan dan Tim Korsupgah yang wilayah tugasnya termasuk Provinsi Papua. "KPK menegaskan program pencegahan harus dilakukan dengan komitmen yang penuh, sehingga jika ada kepala daerah yang melakukan korupsi, maka tetap akan diproses sesuai aturan yang berlaku," jelasnya. Sebelumnya, Pengacara Pemprov Papua, Stefanus Roy Rening, meminta KPKterbuka menjelaskan penyelidikan kasus yang sedang ditangani. Pengacara meminta KPK diminta tidak merusak citra gubernur Papua, Lukas Enembe. Baca juga: Polisi Sudah Periksa 10 Saksi Terkait Penganiayaan Pegawai KPK "KPK harus jujur sebagai penegak hukum KPK harus jujur menjelaskan secara terbuka dugaan tindak pidana apa yang saudara sedang selidiki terhadap Gubernur Papua," ujar Roy Rening kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (11/2). Roy juga menyinggung soal KPK yang disebutnya memanggil Gubernur Papua untuk berkoordinasi terkait komitmen pemberantasan korupsi di lingkup Pemprov pada Jumat (1/2). "Kenapa pada hari Sabtu mereka melakukan OTT terhadap gubernur Papua," imbuhnya. Adapun dugaan penganiayaan terhadap dua penyelidik KPK itu terjadi pada Sabtu (2/2) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Akibatnya, penyelidik KPK yang diduga dianiaya tersebut mengalami luka berupa retak pada hidung. Kasus ini sedang ditangani Polda Metro Jaya. Kini, kasus sudah masuk tahap penyidikan dan polisi terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi. (haf/fdn)

Sumber

Kembali Print

Shate to
Facebook Google+ Twitter Digg